Saturday, January 7, 2012

Bisnis.com Realisasi KUR 2011 Rp28,6 Triliun


JAKARTA: Realisasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir 2011 mencapai Rp28,6 triliun atau lebih tinggi  43% dari target yang ditetapkan, yakni Rp20 triliun.

Erlangga Mantik, Deputi Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan mengatakan realisasi KUR yang mencapai Rp28,6 triliun mencakup lebih dari 1,9 juta debitur.

"Capaian ini lebih tinggi 66% dibandingkan realisasi KUR 2010 yang sebesar Rp17,2 triliun," ujar Erlangga, hari ini.

Adapun bidang usaha yang paling banyak menyerap KUR, tambah Erlangga, masih didominasi sektor perdagangan 43,4%, sektor pertanian 16,4%,  dan sektor hulu terintegrasi yang mencakup perikanan, kelautan, dan industri kecil mencapai realisasi 34,3%.

Penyaluran KUR mayoritas terserap di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Erlangga menuturkan, realisasi KUR berkaitan dengan kepadatan penduduk, sehingga realisasinya masih cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, sebagai bagian dari program kluster tiga, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp30 triliun pada 2012 dengan meningkatkan sasaran kepada sektor hulu sebesar 30 persen dan mendorong pertumbuhan pengusaha kelas menengah di Indonesia.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi tengah mengkaji penambahan 14 bank pelaksana penyaluran KUR, yakni 13 Bank Pembangunan Daerah dan 1 bank Syariah sebagai upaya meningkatkan akses penyaluran KUR.

Terkait realisasi KUR, Erlangga menyoroti peran kementerian untuk mengingkatkan persiapan penyaluran KUR dan peningkatan jumlah debitur. Peran Pemerintah Daerah juga dinilai strategis untuk menyusun program aksi dalam rangka mendukung program penyaluran KUR.

"Misalnya, meningkatkan penyaluran KUR melalui program BPR (Bank Perkreditan Rakyat), koperasi, atau lembaga keuangan mikro dan badan usaha desa," tutur Erlangga.

KUR merupakan kredit pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Erwin Aksa, anggota Komite Ekonomi Nasional bidang UKM dan Koperasi menuturkan persoalan yang paling mendasar dalam mengingkatkan enterpreneurship adalah akses terhadap pembiayaan dan perbankan. Di Indonesia, enterpreneur baru 0,38%, adapun UMKM sudah mencapai 53 juta.